Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si,dalam Forum diskusi RUU Statistik digelar di Aula Hotel Marina, Kisaran, Jumat (19/9/2025)
KISARAN, Asahanesia — Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan dukungan terhadap RUU Statistik yang dinilai krusial untuk pembangunan berbasis data akurat.
Forum Diskusi dan Sinergi antara Badan Legislasi DPR RI dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi daerah dalam penyempurnaan regulasi statistik nasional.
Forum diskusi RUU Statistik digelar di Aula Hotel Marina, di Kisaran pada Jumat (19/9/2025) itu sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas 2025. Acara ini mempertemukan Baleg DPR RI dan BPS Sumatera Utara dengan pemangku kepentingan daerah.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, menekankan pentingnya data berkualitas sebagai fondasi pembangunan. “Data berkualitas merupakan fondasi dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Karena itu forum
ini sangat penting, khususnya bagi Kabupaten Asahan, agar perencanaan pembangunan
memiliki dasar yang kuat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada BPS RI dan
Baleg DPR RI yang telah menetapkan Kabupaten Asahan sebagai lokasi pelaksanaan
forum ini,” ujarnya.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T, menyebut masukan dari daerah akan memperkaya substansi RUU.
“Data statistik memiliki
peran strategis dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi program pemerintah.
Dengan adanya masukan dari daerah, RUU ini diharapkan benar-benar menjawab
kebutuhan masyarakat dan tantangan ke depan,” jelasnya.
Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiman Harmadi, menegaskan komitmen BPS dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“BPS siap berkolaborasi untuk
menghasilkan data statistik yang inklusif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Statistik yang berkualitas adalah kunci untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan di Indonesia,” ungkapnya.
Forum ini dihadiri oleh Kepala BPS Sumatera Utara, Wakil Bupati Asahan, Forkopimda, Kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh politik, serta petugas Mantri Statistik. Kehadiran lintas elemen ini memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola statistik yang lebih baik di tingkat daerah dan nasional. Ismanto Panjaitan
