Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, saat menghadiri rapat paripurna laporan Badan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di Kecamatan Lima Puluh, Senin (15/9/2025).BATU BARA, Asahanesia – Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi menandatangani nota kesepakatan dalam rapat paripurna laporan Badan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di Kecamatan Lima Puluh, Senin (15/9/2025).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap laporan Badan Anggaran terkait KUPA dan PPAS P. APBD. Namun, seluruh fraksi sepakat menolak pemberian anggaran kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam P. APBD TA 2025, dan menyarankan agar pengajuan tersebut dimasukkan kembali dalam Rancangan APBD TA 2026.
Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses pembahasan yang telah berlangsung sesuai jadwal perencanaan. Ia menekankan pentingnya kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran.
“Pembahasan ini tidak mengabaikan sistem dan prosedur, sehingga dapat ditetapkan dan disepakati bersama sebagai landasan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Syafrizal.
Ia juga menyebutkan bahwa berbagai masukan, saran, dan pendapat dari pimpinan serta anggota DPRD menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
“Semangat ini sejalan dengan visi Kabupaten Batu Bara yang Bahagia, yakni Berorientasi pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, dan Adil,” tambahnya.
Syafrizal menutup pernyataannya dengan harapan agar kesepakatan ini dapat mendorong peningkatan sumber pendapatan daerah demi memenuhi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Batu Bara. Ismanto Panjaitan
